BAB I

PENDAHULUAN

1). Latar Belakang Masalah

Tepat pada tahun ini bangsa kita Indonesia genap memasuki umurnya yang ke-63, seiring dengan semakin menuanya bangsa kita ini di impit dengan kemajuan global di dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik yang secara tidak langsung menekan bangsa kita ke arah yang lebih maju. Ke arah yang lebih maju yang layaknya di cita-citakan oleh semua bangsa di dunia ini, pencita-citaan ini dapat diperoleh dengan komoditas domestik yang dilanjutkan dengan perjuangan politik luar negeri sebagai komponen lanjutannya.

Namun dengan tidak didukungnya dengan instrumen politik luar negeri yang apik, maka dapat dikatakan bahwa bangsa kita ini jauh tertinggal dari negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Apabila kita menelaah ke era sebelumnya tepatnya pada tahun 1970-an, bangsa-bangsa tersebut berguru dan berkiblat kepada negeri kita, dalam tempo yang singkat pula negara-negara tersebut berhasil membangun bangsanya dengan pesat dengan kepentingan politiknya yang diperjuangkan dalam wadah politik internasional.

Mustahil apabila kita menginginkan suatu pencapaian politik luar negeri yang baik demi tercapainya kepentingan nasional kita apabila tak ada dukungan dari berbagai sumber SDM dan Non-SDM. Dari sumber SDM-nya tertutama bangsa kita ini masih banyak memiliki penduduk yang tidak produktif, kreatif, dan edukatif. Dan sangat penting membangun rakyatnya terlebih dahulu, karena yang seperti kita tahu bahwa politik luar negeri itu kelanjutan dari politik dalam negeri itu sendiri.

Perjuangan politik luar negeri demi tercapainya kepentingan nasional sering kali menghadapi masalah-masalah yang bersifat saling berkepentingan dalam prakteknya, seperti apa yang akan kita dapat dan apa yang harus kita korbankan. Hal ini semacam hubungan saling mutualisme atau dapat berpalingan pada hal yang bersifat parasitme. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang harus disiasati oleh negeri ini terlebih pada aspek-aspek negatifnya agar dapat memajukan bangsa kita ini.

2). Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang mejadi topik pembahasan dalam penulisan politik luar negeri ini, yaitu :

  1. Apa saja sisi positif dan negatif politik luar negeri bagi Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

Di dalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal (Walter Carlness, 1999). Yang dikenal adalah terminologi foreign policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign policy (politik luar negeri). Namun, konvensi penggunaan istilah-istilah ini di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut :

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah indentitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah sebuah posisi pembeda. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat tetap.

Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada politik luar negeri.

Satu permasalah yang cukup pelik dihadapi Indonesia kini adalah krisis politik luar negeri. Harus diakui dengan jujur, saat ini kita hanya memiliki kumpulan kebijakan luar negeri tanpa ada satu politik luar negeri sebagai benang merah yang berarti.

Masalahnya, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dibangun pada konteks internasional dan domestik yang kental dengan pertentangan ideologis antara liberalisme dan komunisme. Politik bebas aktif pada konteks itu dapat dimaknai sebagai sebuah retorika penolakan atas keberpihakan dan sekaligus sebagai posisi pembeda yang jelas di dunia internasional yang memiliki katrakteristik bipolar pada saat itu.

Namun, ketika kini dunia internasional mengalami perubahan secara drastus, relevansi kontekstual dari politik luar negeri bebas aktif dipertanyakan. Berbagai keluhan atas tidak jelasnya arah dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia sesungguhnya dilandasi oleh belum adanya politik luar negeri yang tepat dalam situasi internasional yang sudah berubah secara ekstrem ini. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan pula menjadi tumpang tindah jika tidak bersifat sektoral.

Suka atau tidak, yang kita miliki saat ini semata-mata hanya sebuah retorika : bebas memilih apa pun dan aktif berpartipasi dalam perdamaian dunia. Berbagai justifikasi dapat dibangun di septar kalimat ini, tetapi retorika ini sulit untuk dapat memiliki status sebagai posisi pembeda di dunia yang kini sama sekali berbeda. Setiap negara dapat bebas meilih apa yang diigingkannya  sepanjang yang bersangkutan memiliki kekuatan militer relatif yang memadai (Waltz, 1979).

Politik Luar Negeri Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah :

“Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”

Politik Luar Negeri atau Kebijakan Luar Negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan keadaan nasional dan internasional, bahkan Politik Luar Negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh Pemerintah. Demikian pula dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, potensi sumber daya alam serta faktor demografi atau penduduk di Indonesia, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dunia internasional.

Dengan demikian Kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Politik Luar Negeri Indonesia yang kita anut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Aspek negatifnya yang sering dihadapi dalam kebijakan politik tersebut adalah dalam hal berhubungan dengan negara-negara maju saat ini secara terselubung masih menganut blok politik (ketika perang dingin blok barat dengan blok timur). Meski secara gamblang blok tersebut saat ini tidak terlalu ketara, namun secara praktikal mereka masih mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Blok yang dimaksud adalah bukan kekuatan bipolar seperti yang terjadi seperti pada era perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, namum blok disini merupakan kelompok atau perjalinan kekuatan antara satu negara dengan negara lain dan juga suatu negara negara suatu kelompok negera, yang dimana tidak hanya dalam kepentingan politik namun juga meliputi aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut tidak diutamakan kepentingannya. Tidak termasuknya Indonesia bukan salah satu negara yang kuat di dunia, sehingga tak adanya suatu tekanan yang dapat Indonesia berikan kepada negara lain demi terlaksananya kepentingan nasional.

BAB III

KESIMPULAN

Sisi positif dari Politik Luar Negeri terhadap Indonesia :

  1. Politik Luar Negeri Indonesia yang bersifat “bebas aktif” membuat Indonesia menjaga jarak dengan urusan dalam negeri negara lain, dimana hal ini sesuai dengan Legal Limits Konvensi Wina 1961.
  2. Politik Bebas Aktif merupakan politik yang mengedepankan hubungan persahabatan, yang jauh dari sikap curiga, yang sesuai dengan Article 3 Konvensi Wina.
  3. Dengan Politik Bebas Aktif, Pemerintahan RI akan mempunyai banyak jalur untuk berhubungan dengan negara lain, demi terciptanya perdamaian dunia. Contoh :
  • Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB 2007-2008.
  • Pengiriman Pasukan Garuda ke Libanon.
  • Penyelenggaraan KTT Global Warming di Bali.

Sisi negatif dari Politik Luar Negeri terhadap Indonesia :

Aspek negatifnya yang sering dihadapi dalam kebijakan politik tersebut adalah dalam hal berhubungan dengan negara-negara maju saat ini secara terselubung masih menganut blok politik (ketika perang dingin blok barat dengan blok timur). Meski secara gamblang blok tersebut saat ini tidak terlalu ketara, namun secara praktikal mereka masih mengutamakan kepentingan dari kelompok atau bloknya. Sedangkan Indonesia yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut tidak diutamakan kepentingannya.




Landasan dan Sumber Politik Luar Negeri Indonesia

15 12 2009

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

  1. Landasan Idiil

Pancasila sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri  Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut menyatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negera mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

  1. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang dasar (UUD) 1945. hal ini berarti, pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan salah satu uapaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yang termuat dalam UUD 1945.

  1. Landasan Operasional

Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia dituangkan dalam TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

  1. Landasan Konseptual

Landasan Konseptual mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia. Secara konseptual pengertian politik luar negeri Indonesia dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Sumber-sumber Politik Luar Negeri Indonesia

  1. Sumber Sistemik

Sumber eksternal dari suatu negara yang terkait dengan struktur hubungan antar negara terdapat pola-pola aliansi yang ada antara negara-negara yang tidak terlepas dari situasi atau sistem-sistem seperti bipolar dan unipolar.

  1. Sumber Masyarakat

Sumber internal yang terkait dengan budaya, sosial masyarakat, struktur pembangunan, ekonomi, nilai-nilai sejarah, atauoun segala unsur-unsur domestik.

  1. Sumber Pemerintah

Sumber internal yang terkait dengan pertanggungjawaban politik.

  1. Sumber Ideo-Sinkratik

Sumber internal yang terkait dengan pengalaman dan kepribadian seorang tokoh  politik karena itu akan mempengaruhi persepsi elit itu sendiri.

Sifat-sifat Politik Luar Negeri Indonesia

1.  Bebas Aktif

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain mengharuskan Indonesia untuk “….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”. Ketentuan ini pada hakekatnya memberikan landasan utama sifat bebas aktif politik luar negeri RI untuk ikut memberikan sumbangan dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional bukanlah suatu politik yang netral atau “tidak memihak” atau “mengambil jarak seimbang” secara pasif, pula suatu politik yang “acuh” ataupun menjauhkan diri dari perkembangan dan permasalahan dunia. Politik bebas aktif ditujukan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan ekspansionisme serta merupakan upaya menghindarkan segala bentuk intervensi karena intervensi dapat membahayakan kedaulatan nasional, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu negara dan menimbulkan ketegangan dunia.

Pengertian bebas aktif mempunyai makna bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri. Kemandirian tersebut merupakan manifestasi perjuangan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara, sementara kebebasan dan keaktifan politik luar negeri harus selalu dilandasi oleh jiwa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. Anti Kolonialisme

Sejak di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia menentang secara tegas adanya penjajahan di atas bumi. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan bahwa sifat politik luar negeri bebas-aktif, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berkewajiban untuk :

  • Menghapuskan penjajahan baik di negerinya sendiri maupun yang ada di bagian dunia lainnya;
  • Memperjuangkan perdamaian dunia;
  • Memperjuangkan terwujudnya Tata Dunia Baru yang lebih adil, damai dan sejahtera.
  1. Mengabdi kepada kepentingan nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa ”Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional”, maka dalam hal ini pelaksanaan Politik Luar Negeri difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009.

  1. Demokratis

Sifat demokratis ini dianut dalam pelaksanaan politik luar negeri RI, seperti tercermin dari pasal 11, UUD 1945 dalam Pasal 13 yaitu : bahwa semua perjanjian yang penting, termasuk konvensi-konvensi internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan suatu negara atau negara-negara lain haruslah mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat melalui DPR.

Sifat demokratis tersebut juga terlihat dari pengangkatan dan penerimaan duta dari negara sahabat memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan

referensi : https://felixsharieff.wordpress.com/tag/politik-luar-negeri-indonesia/

Advertisements